Wacana Pemindahan Badak Jawa Dikecam Keras, Yudi Sutira: Pelecehan terhadap Harga Diri Masyarakat Ujung Kulon

0
IMG-20261116-WA0150

Global Rise TV (PANDEGLANG)– Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai kecaman keras. Yudi Sutira, S.H., seorang praktisi hukum asal Pandeglang, menilai rencana tersebut berpotensi melukai perasaan, martabat, serta harga diri masyarakat Ujung Kulon yang selama turun-temurun hidup berdampingan dengan kawasan habitat satwa langka tersebut.

Menurut Yudi Sutira, keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon bukan sekadar persoalan pelestarian satwa langka, melainkan juga menyangkut sejarah panjang, identitas daerah, warisan leluhur, dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat selama ratusan tahun.

“Jangan pernah menganggap Badak Jawa hanya sebagai satwa yang dapat dipindahkan begitu saja dari tanah kelahirannya. Bagi sebagian masyarakat Ujung Kulon, badak memiliki nilai sejarah, kebanggaan, bahkan menyimpan cerita-cerita misteri yang diwariskan secara turun-temurun. Memindahkannya tanpa menghormati masyarakat setempat sama saja dengan merendahkan harga diri dan martabat masyarakat Ujung Kulon,” tegas Yudi Sutira dalam pernyataan.

Yudi menjelaskan bahwa dalam pandangan sebagian masyarakat, keberadaan Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari kisah-kisah leluhur, kepercayaan tradisional, serta cerita misteri yang berkembang dari generasi ke generasi. Cerita tersebut merupakan bagian dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang patut dihormati, meskipun tidak seluruhnya dapat dijelaskan secara ilmiah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam konservasi tidak boleh hanya menggunakan pendekatan teknis dan ilmiah, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, sejarah, dan psikologis masyarakat sekitar Ujung Kulon.

“Badak Jawa telah menjadi simbol kebesaran Ujung Kulon selama ratusan tahun. Jangan sampai atas nama penyelamatan dan konservasi, justru lahir kebijakan yang mencabut simbol kebanggaan masyarakat dari tanah leluhurnya sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yudi mempertanyakan urgensi pemindahan Badak Jawa apabila langkah tersebut tidak didahului kajian ilmiah yang terbuka, mendalam, serta melibatkan masyarakat setempat.

Menurutnya, apabila terdapat ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa, langkah pertama yang seharusnya diprioritaskan adalah memperkuat perlindungan habitat, meningkatkan pengawasan, mencegah perburuan, serta menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Kalau habitatnya menghadapi ancaman, maka habitatnya yang harus diselamatkan. Jangan sampai satwanya yang dipindahkan, sementara persoalan mendasar yang mengancam kelestariannya justru dibiarkan,” katanya.

Dari perspektif hukum, Yudi menegaskan bahwa setiap kebijakan konservasi harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan konservasi dan masyarakat di sekitarnya.

“Kami tidak menolak upaya penyelamatan Badak Jawa. Justru kami ingin badak tersebut tetap lestari. Namun, jangan menjadikan alasan konservasi sebagai pembenaran untuk mengabaikan sejarah, budaya, dan aspirasi masyarakat Ujung Kulon,” tegasnya.

Yudi juga meminta pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, serta pengelola Taman Nasional Ujung Kulon agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, dasar ilmiah, dan konsekuensi dari setiap rencana pemindahan Badak Jawa.

Ia menilai bahwa masyarakat Ujung Kulon harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi penonton ketika kebijakan yang menyangkut simbol kebanggaan daerahnya ditentukan oleh pihak lain.

“Ujung Kulon bukan hanya sebuah kawasan hutan. Ujung Kulon adalah tanah yang memiliki sejarah, kehidupan, dan kehormatan masyarakatnya. Badak Jawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas tersebut,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Yudi Sutira menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat.

“Selama ratusan tahun Badak Jawa menjadi kebanggaan Ujung Kulon. Jangan sampai generasi sekarang justru tercatat dalam sejarah sebagai generasi yang membiarkan simbol kebesaran tanah leluhurnya dipindahkan. Selamatkan badaknya, lindungi habitatnya, dan hormati harga diri masyarakat Ujung Kulon!” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *