KEPENTINGAN TAMBANG PEKAT, RAKYAT UJUNG KULON TOLAK TRANSLOKASI BADAK JAWA KE ALAS PURWO

0
IMG-20261119-WA0022

Global Rise TV (SUMUR-PANDEGLANG)-Warga masyarakat Ujungjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten menolak rencana usulan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Bapak Hashim Djojohadikusumo, untuk memindahkan Badak Bercula Satu di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang ke Alas Purwo, Jawa Timur.

Masyarakat yang telah hidup ratusan tahun di tanah Ujung Kulon menganggap tidak masuk akal alasan pemerintah lewat Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi tersebut.

Peristiwa Tsunami dan Ledakan Gunung Krakatau menjadi kekhawatiran Hashim. Namun warga menilai, letusan Gunung Krakatau tahun 1883 menjadi peristiwa dahsyat, tetapi badak tetap bertahan dengan ekosistem yang baik hingga hari ini.

“Badak sudah bertahan ratusan tahun di Ujung Kulon, meski Krakatau meletus tahun 1883. Kenapa sekarang tiba-tiba harus dipindah dengan alasan tsunami?” ujar warga Ujungjaya.

AKTIVIS: KEPENTINGAN TAMBANG SANGAT KUAT

Menurut Bapak Pulung, aktivis lingkungan, justru pihaknya melihat kepentingan tambang sangat kuat dibalik wacana translokasi badak tersebut.

“Justru kami melihat kepentingan tambang sangat kuat. Melihat adanya Perusahaan Cibaliung Sumberdaya (CSD) di bawah tangan PT Antam sangatlah kuat,” tegas Pulung.

Warga masyarakat juga menyayangkan keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Keputusan tersebut dinilai warga menjadi pintu masuk masifnya aktivitas pertambangan di kawasan penyangga Ujung Kulon, yang selama ini menjadi habitat terakhir Badak Bercula Satu di dunia.

WARGA: JANGAN KORBANKAN BADAK DEMI TAMBANG

Warga menegaskan, jika alasan pemindahan adalah keselamatan badak dari bencana, maka yang harus diperkuat adalah sistem mitigasi bencana dan patroli, bukan memindahkan badak dari habitat aslinya.

Warga juga meminta pemerintah pusat untuk membuka secara transparan siapa saja pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sekitar Ujung Kulon dan Sumur, serta bagaimana status Wilayah Pertambangan tersebut terhadap Kawasan Taman Nasional.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Kementerian ESDM, dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan warga tersebut.

(Rd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *