Konsolidasi Akbar: Elemen Masyarakat Pandeglang Bersatu Tegakkan Pergub 567/2025
Global Rise TV (PANDEGLANG) — Berbagai elemen organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pandeglang melakukan konsolidasi akbar terkait maraknya aktivitas truk sumbu tiga pengangkut material batu dari Tambang Menara Biru yang beroperasi bebas di Jalan Raya Picung–Munjul–Panimbang. 22 Oktober 2026
Dalam konsolidasi yang akan dilakukan, hadir dan menyatakan sikap,
PPWI Pandeglang
GOW — Banten
Aliansi Mantan Narapidana Pandeglang
DPC GPM Pandeglang
Unsur masyarakat dan tokoh masyarakat Pandeglang
Semua elemen tersebut menyatakan kesatuan sikap dan kesiapan untuk bertindak bersama.
Para elemen masyarakat menilai bahwa penggunaan dalih Proyek Strategis Nasional Tol Serang–Panimbang semata-mata untuk melegitimasi pelanggaran Peraturan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tidak dapat dibenarkan. Aturan jelas mengharuskan truk berat sumbu tiga hanya beroperasi pada pukul 22.00 hingga 05.00.
”Kami tidak menolak pembangunan. Namun pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat, merusak jalan umum, dan melanggar aturan yang berlaku. Proyek strategis nasional bukan tameng untuk melanggar hukum,” tegas Nuryahman selaku perwakilan dalam pertemuan tersebut.
Seluruh elemen yang hadir menyatakan:
Jika truk sumbu tiga pengangkut material dari Tambang Menara Biru tetap beroperasi bebas di luar jam yang ditetapkan aturan, dan terus mencatut nama proyek strategis nasional sebagai alasan, kami siap bersatu melakukan aksi massa secara bersama-sama.
”Kepentingan hukum dan keselamatan rakyat harus diutamakan. Jangan sampai aturan dibuat hanya untuk rakyat kecil, sementara pihak tertentu merasa kebal hukum,” tambah mereka.
Tuntutan Bersama
- Tegakkan Pergub 567/2025 secara konsisten dan tanpa pengecualian
- Tunjukkan rekomendasi resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten jika ada pengecualian jam operasional
- Hentikan pelanggaran dan tertibkan truk yang melintas di luar jam yang diizinkan
- Jangan gunakan alasan proyek strategis nasional untuk melanggar peraturan daerah yang sah
”Keadilan, kepatuhan hukum, dan keselamatan jalan adalah hak seluruh rakyat. Kami bersatu untuk itu,” demikian tekad bersama yang disampaikan dalam konsolidasi tersebut. tegas Nuryahman.
Rep: Juhri
