PC PMII LEBAK GELAR AKSI DEMONSTRASI DI DEPAN GEDUNG DISNAKER, DESAK DISNAKER AGAR SEGERA TINDAKLANJUTI KASUS INI SAMPAI TUNTAS.
Global Rise TV (Lebak–Banten),- Jum’at 13 November 2026-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Lebak menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Lebak sebagai bentuk respons dan tindak lanjut atas pemberitaan mengenai dugaan penyebaran informasi hoaks yang mengatasnamakan Disnaker Kabupaten Lebak.
Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian PC PMII Lebak terhadap integritas lembaga pemerintahan serta perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan identitas dan kewenangan institusi negara oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan resmi dengan instansi terkait.
PC PMII Lebak menilai bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Terlebih, dalam dugaan peristiwa tersebut terdapat informasi yang beredar dengan membawa nama Disnaker Kabupaten Lebak dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, termasuk dugaan penghimpunan data pribadi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, PC PMII Kabupaten Lebak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Disnaker Kabupaten Lebak, di antaranya:
- Mendesak Disnaker Kabupaten Lebak untuk segera melakukan pemanggilan terhadap oknum yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi dengan mengatasnamakan Disnaker Kabupaten Lebak, yang berdasarkan informasi beredar diduga merupakan anggota salah satu partai politik.
- Mendesak agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
- Meminta Disnaker Kabupaten Lebak untuk tidak menutup mata dan tidak menormalisasi persoalan ini. Sebab, penggunaan nama instansi pemerintah tanpa kewenangan dapat merugikan masyarakat sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
PC PMII Lebak juga menegaskan bahwa persoalan ini harus mendapatkan kejelasan dan tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar pernyataan atau janji tanpa realisasi.
Hal tersebut mengingat pernyataan Kepala Disnaker Kabupaten Lebak yang sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait pada hari Senin. Oleh karena itu, PC PMII Lebak meminta agar komitmen tersebut benar-benar direalisasikan dan disampaikan secara transparan kepada publik.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada janji pemanggilan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan. Jangan sampai muncul kesan bahwa Disnaker justru membiarkan persoalan ini berlalu tanpa ada kejelasan dan tindakan nyata.” Tegas Restu Ramdani
Lebih lanjut, PC PMII Kabupaten Lebak menyatakan bahwa apabila hasil dari aksi demonstrasi ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, maka PC PMII Kabupaten Lebak akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II dengan massa yang lebih besar serta mempertimbangkan untuk menyerahkan laporan dan dokumen pengaduan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian dan tindak lanjut di tingkat pusat.
Bagi PC PMII Lebak, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa pihak yang terlibat, melainkan tentang bagaimana menjaga marwah institusi pemerintahan agar tidak dijadikan alat oleh kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Jangan biarkan kasus ini sampai dinormalisasi, bahkan di selesaikan lewat pintu belakang karena kasus ini memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang rusak melainkan data pribadi mereka juga harus di lindungi. Sebetulnya tugas APH untuk menyelesaikan kasus ini, tapi DISNAKER harusnya memiliki beban moral untuk mengusut kasus ini sampai tuntas.” Ujar Restu Ramdani (Ketua Umum PC PMII Lebak)
PC PMII Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.
Deny afrianto_LitBang Redaksi Global Rise Tv.
