Pemeriksaan SPPG di Menes Tak Kunjung Jalan, Kinerja Satgas Dipertanyakan
Global Rise TV (Pandeglang Banten)-Kinerja Satgas pengawas dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, dipertanyakan. Sejumlah persoalan sudah dilaporkan, namun hingga kini pemeriksaan langsung ke lapangan belum juga dilakukan, 13-11-2026.
Awak media telah beberapa kali meminta keterangan kepada Satgas melalui Doni Hermawan. Jawabannya selalu sama: pemeriksaan “sedang dijadwalkan” dan menunggu keterlibatan seluruh OPD teknis terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan tim akan turun.
Saat dikonfirmasi soal dugaan pendistribusian pisang tidak layak konsumsi dan kelengkapan operasional dapur, Wahyudin — Kepala SPPG Kadugading yang juga Koordinator Kecamatan (Korcam) — memilih tidak memberikan penjelasan.
Padahal, SPPG Menes 1 dan SPPG Menes Mandiri Pasirwaru sudah lama beroperasi tanpa melengkapi izin yang dipersyaratkan, yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB, serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Limbah Minyak Juga Belum Diperiksa
Penanganan minyak goreng bekas masak juga belum masuk agenda pemeriksaan. Sesuai ketentuan, minyak bekas wajib dikumpulkan dalam wadah khusus dan diserahkan kepada pengepul atau pengelola berizin, dilengkapi dokumen serah terima.
Masyarakat mempertanyakan: berapa volume minyak bekas dari ketiga dapur itu, diserahkan ke siapa, apakah pengepulnya berizin, dan ke mana hasil penjualannya disalurkan? Tanpa pencatatan jelas, penyalahgunaan sangat rentan terjadi.
Dua persoalan lain pun belum ditindaklanjuti: dugaan pangan tidak layak konsumsi di SPPG Kadugading, serta mundurnya Kepala Koki bersertifikat BNSP dan Akuntan di SPPG Menes 1 yang mengganggu operasional dapur.
Desakan Pemeriksaan Menyeluruh
Ilham Kamil, Ketua Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), menegaskan:
“Pemeriksaan harus segera dilakukan secara menyeluruh. Kami mendesak seluruh instansi terkait segera turun, mengecek kelengkapan perizinan di ketiga dapur SPPG tersebut, sekaligus mengevaluasi kinerja pengawasan Korcam di Menes yang dinilai lemah.”
Ketua Barisan Aktivis Koalisi Untuk Daerah (BARAKUDA), Azis, menambahkan:
“Kinerja pengawasan yang lambat dan tidak tegas ini sungguh mengecewakan. Satgas seharusnya berada di garis depan memastikan aturan dipatuhi, bukan menunda pemeriksaan padahal persoalannya sudah nyata di hadapan mata. Hasilnya harus dipublikasikan secara terbuka, dan pelanggar harus disanksi tegas tanpa pandang bulu.”
Redaksi akan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kepala Wilayah Badan Gizi Nasional Banten. Jika tidak ada kejelasan, temuan ini akan disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Banten.
Yusril Mahendra .
