Rakor Satgas PASTI Amih Tuti Dorong Akses Modal Ultra Mikro dan Perlindungan Warga dari Jeratan Pinjol hingga TPPO Judol

Global Rise TV (BANDUNG)– Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Tahun 2026 serta Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan maraknya pinjaman pribadi (pinpri) di Jawa Barat.
Kegiatan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat ini berlangsung di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/11/2026). Turut hadir dalam forum tersebut Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Pusat, Rizal Ramadhani; Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman; Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman; serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan dalam forum ini merupakan wujud komitmen daerah untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir, bank emok, maupun pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap menyasar warga menengah ke bawah.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, atau yang akrab disapa Amih Tuti, menyoroti dua persoalan krusial yang menimpa masyarakat Kuningan, yakni maraknya praktik rentenir berkedok bank emok yang menjerat pelaku usaha mikro serta kasus warga Kuningan yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai operator judi online (judol) di luar negeri.
Amih Tuti mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para pedagang pasar dan sopir di Kuningan yang kian terhimpit praktik bank emok akibat sulitnya mengakses permodalan resmi dalam nominal kecil.
“Kami sangat menyesalkan semakin maraknya bank emok. Di pasar-pasar, oknum-oknum ini bahkan sudah berjejer mengantre menagih ke para pedagang. Mereka juga menyasar para sopir yang butuh modal cepat, misalnya sekadar untuk membeli ban kendaraan,” ujar Amih Tuti.
Ia meminta Satgas PASTI memberikan arahan tegas kepada pihak perbankan agar membuka skema akses pembiayaan yang mudah dan ramah bagi pelaku usaha ultra mikro.
“Saya mohon Satgas PASTI mengarahkan perbankan agar masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro ini bisa mendapatkan bantuan modal resmi. Pedagang sayur itu kebutuhannya rata-rata tidak lebih dari Rp1 juta. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain persoalan keuangan mikro di dalam daerah, Amih Tuti juga melaporkan kasus memprihatinkan terkait warga Kabupaten Kuningan yang diberangkatkan secara ilegal untuk bekerja sebagai operator judi online di luar negeri, seperti Laos dan Kamboja.
“Ada kasus pasangan suami istri asal Kuningan yang menjadi pekerja ilegal di Laos dan dipekerjakan sebagai operator judol. Alhamdulillah, keduanya berhasil dipulangkan dengan selamat berkat bantuan salah seorang pengusaha asal Kuningan,” ungkapnya.
Namun, ia juga menyampaikan duka mendalam atas kasus serupa yang menimpa satu warga Kuningan lainnya hingga meninggal dunia di luar negeri. Pihak keluarga sempat dimintai tebusan hingga ratusan juta rupiah untuk proses pemulangan jenazah.

“Kemarin ada satu warga kami yang sampai meninggal dunia di sana. Untuk dipulangkan ke Indonesia, sempat diminta tebusan hampir Rp172 juta, atau biaya Rp72 juta jika dimakamkan di sana. Kami berharap Satgas PASTI turut memberikan perhatian serius terhadap fenomena pekerja ilegal yang dijerat menjadi operator judol di Laos, Kamboja, dan negara lainnya demi melindungi keselamatan masyarakat kita,” pungkas Amih Tuti.
Sebelumnya, dalam arahannya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyoroti masih tingginya ketergantungan masyarakat akar rumput terhadap bank emok dan pinjol ilegal akibat minimnya penetrasi layanan perbankan formal yang mudah diakses.
“Bunga bank emok per bulan paling tidak 25 persen, sementara Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro legal hanya 3 persen per tahun. Namun, warga tetap memilih bank emok karena pelayanannya proaktif dan tanpa syarat rumit,” ungkap Herman.

Jeratan pinjaman berbunga tinggi ini dinilai memperlebar kesenjangan ekonomi—dengan Indeks Gini Jabar berada di angka 0,41—serta memicu kerentanan sosial, termasuk tingginya angka perceraian di Jawa Barat yang mencapai 96.000 kasus.
Untuk menekan praktik tersebut sekaligus mengejar target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar sebesar 8 persen pada 2029, Herman merumuskan tiga strategi yang perlu dikawal bersama hingga tingkat kabupaten/kota, yaitu: Edukasi Literasi Keuangan, Reformasi SOP Perbankan serta Pengawasan Aparatur Wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Herman turut memaparkan sejumlah capaian makro Jabar yang melampaui rata-rata nasional, meliputi LPE di angka 5,89 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,62 poin, penurunan angka kemiskinan menjadi 6,54 persen, prevalensi stunting yang membaik ke 15,9 persen, serta pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 40 persen pada triwulan terakhir.
Sementara itu, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Pusat, Rizal Ramadhani, menegaskan bahwa praktik pinpri dan rentenir bertentangan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) karena menerapkan suku bunga di luar batas kewajaran yang merugikan masyarakat.
“Kami mengajak teman-teman penyidik dari kepolisian dan kejaksaan untuk terus berkoordinasi dan bahu-membahu menangani persoalan bank emok serta praktik keuangan ilegal ini secara hukum,” tegas Rizal.
Melalui sinergi antara Pemprov Jabar, OJK, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemkab Kuningan diharapkan pengawasan di lapangan semakin optimal sehingga masyarakat lebih terlindungi dan beralih ke layanan keuangan resmi.
Nana Kumis.
